PEREKONOMIAN INDONESIA

TUGAS MAKALAH SOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

  NAMA     : SANDRA PERUCHA

KELAS       : 1EB10

NPM                   : 29211055

UNIVERSITAS GUNADARMA

A.    ARTI SISTEM

Banyak ahli diberbagai disiplin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993)

·         setiap sistem memiliki tujuan

·         setiap sistem mempunyai  ‘batas’  yang memisahkannya dari lingkungan

·         walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dalam lingkungannya

·         suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga di sebut dengan bagian, unsur, atau komponen

·         walau sistem tersebut terdiri dari berbagi komponen, bagian , atau unsur-unsur, tita berati bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sipat ‘Wholism’

·         Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalm sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem dan lingkungannya

·         Setiap sistem melakukan kegiatannya atau peroses teransformasi atau mengubah masukan menjadi keluaran . karna itulah maka sistem sering di sebut juga sebagi  ‘processor’ atau  ‘transformator’

·         Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya unpan balik

·         Karna adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik

B.  PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN PADA UMUMNYA

Sistem perekonomian terjadi pada awal peradaban manusia,Dengan karakteristik perekonomian, orang melakukan kegiatan ekonomi dalam ha ini produksi, hanya memenuhu kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengn kata lain padasaat itu orang belum terlau berfikir untuk melakukan kegitan ekonomi kepihak lain, apalagi demi keuntungan. Walaupun orang tersebut harus berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan barang lain, sipatnya bater, untuk kepentingan masing-masing pihak.

Denga semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur  dan terencana. Sistem barter tidak lagi dapat di pertahakan, mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti :

·         Sulitnya mempertemukan dua atau lebih dari pihak yang memiliki keinginan yang sama

·         Sulitnya menentukan nilai komoditi yang akan dipertukarkan

·         Sulitnya melakukan pembayaran yang tertunda

·         Sulitnya melakukan teransaksi yang tertunda

Dengn hambatan yang trjadi tersebut, mulailah para cendekiawan memiliki sistm perekonomian yang lebih bermanfaat digunakan manusia,hasil pemikiran para ahli tersebut adalah :

SISTEM PEREKONOMIAN PASAR ( LIBERALIS/KAPITALISME)

Di cetuskan oleh ahli ekonomi Adam smith. Ini berasal dari paham kebebasan, Buku Adam smith yang berjudul ‘ Teh theory of Sentiments’ menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham kebasan sejalan dengan pandangan ekonomi kaum kelasik, mereka menganut paham ‘Laissez faire’, yang mlakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

Karna mereka mengangap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya, kekuatan pemintaan yang akan mewujudkannya. Pemikiran kaum kelasik adalah :

1.         Hukum ‘ SAY’ yang mengatakan setiap komoditi  yang diproduksi, tentulah akan membutuhkannya. D engan hukum ini para pengusaha/produsen tidak perlu khawatir bahwa barang dagangnya akan sisa karna berapapun yang ia produksi akan digunakan oleh masyarakat.

2.         Harga setiap komoditi itu bersipat fleksibel. Dengan itu keseimbangan akan selalu terjadi. Kalaupun terjadi ketidak seimbangan pasar (kekurangan atau kelebihan komoditi) itu hanya bersifat sementara,

Jika demikian pemikirannya, selanjutnya apa tugas pemerintah ? menurut kum kelasik, tugas pemerintah adalah :

Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatn ekonomi yang sedang berlangsung., sebagi contoh membangun prasana jalan agar tranfortasi menjaji lancar, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung. Dan sejenisnya.

Dengan kondidi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tuga yang sangat penting ( Suroso,1993).

a.         Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan seranagn dariliberal lainnya

b.        Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukun yang dapat diandalkan.

c.         Mendirikan dan memelihara beberapa institusi  atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh program dikarnakan keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapa menutup biayanya.dengan perkatan lain diluar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kpada swasta.

SISTEM PEREKONOMIAN PERENCANAAN (ETATISME/SOSIALIS)

Karl max adalah seorang pencetus ide mengenai sisten ekonomi etatisme. Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur di bawah kendali negara. Sistem ini dapat kita lihat dalam negara yang menganut paham komunisme, seperti uni sovyet. Tahap – tahap ide etatisme / komunisme yang sempat muncul adalah :

·         Tahap pertamaprinsip ekonominya adalah setiap orang ( kepada masyarakat )menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya.

Tahap tersebut berkembang menjadi setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya dengan kata lain distribusi menurut kebutuhannya ( Suroso, 1993 ).

Sistem sosialis sendiri terdiri dari :

Ø  Sistem sosialis, dengan karakteristik :

a.      Faktor – faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah / negara.

b.      Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikordinasi oleh pasar

Ø  Sistem sosialis terencana ( komunis ), dengan karakteristik :

a.      Faktor – faktor poduksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak oleh pihak pemerintah / negara

b.      Rangsangan dan intensif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi logis dari ketidaksempurnaan kedua sistem ekonomi di atas ( liberalisme dan etatisme ). Selain sistem resesi dunia tahun 1930 telah menjadi buku ketidaksanggupan. Sistem liberalis, langah gorbachev dan bubarnya kemompok negara – negara komunis, menjadoi bukti pula kemahiran sistem etatisme. Sistem campuran mencoba mengkobinasikan dari kedua sistem tersebut menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

C.     SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sejak berdirinya negara RI, banyak sudah tokoh – tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Seperti Bung Hata semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian indonesia yang sesuai dengan cita – cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi pemaksaan terhadap bentuk ini justru melanggar dasar ekonomi koperasi.

            Demikian juga dengan tokoh ekonomi saat itu, Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di Negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang di cita – citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.

            Demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki ciri – ciri positif yaitu ( Suroso, 1993 ) :

·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas – asas kekeluargaaan

·         Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

·         Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sumber kekayaan dan negara digunakan dengan kesepakaatan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kepada kebijaksanaanya yang terdapat pada lembaga perwakilan

·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak.

Iklim kebangsaan setelah orde baru menetukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk memulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang seungguhnya diinginkan rakyat indonesia setelah melalui masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem pancasila kembali satu – satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

D.    PARA PELAKU EKONOMI

Dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi :

·         Pemilik faktor produksi

·         Konsumen

·         Produsen

Dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal 4 pelaku ekonomi adalah :

·         Faktor rumah tangga

·         Sektor swasta

·         Sektor pemerintah

·         Sektor luar negeri

 

 Struktur Produksi      

Struktur produksi adalah proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

·         Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang     barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri

·          Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan

·         Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional disebut juga Produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product(GDP) adalah “Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Dalam konteks Negara, Indonesia juga menghitung Pendapatan Nasionalnya dalam kurun waktu 1 tahun/periode. Berikut data Pendapatan Nasional Negara Republik Indonesia dari tahun 2005-2009
Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan Pendapatan Nasional. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar didunia. Pada tahun 2005 Pendapatan Nasional Indonesia terbesar dipasok dari sektor pertambangan sebesar Rp 491,28 triliuni. Dilihat dari PDB tanpa Migas juga tidak terpaut jauh dari PDB dengan migas, itu berarti sektor tersebut memberikan PDB yang cukup besar. Sedangkan mulai dari tahun 2006 hingga 2009 sektor Industri yang paling besar menyumbang Pendapatan Nasional. Dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berkembang menjadi Negara Industri walaupun Indonesia disebut sebagai negara Agraris. Mengapa demikian ? Indonesia menpunyai peluang besar untuk menjadi Negara Industri dengan SDM yang ada dan dengan adanya teknologi yang berkembang cukup pesat saat ini. Dengan menjadikan Industri sebagai tonggak utama Pembangunan dan diberdayakannya SDM yang ada, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menciptakan peluang usaha guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan derajat hidup rakyat banyak.

Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan


 Pendapatan Nasional
Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara
Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya
Konsep Pendapatan Nasional
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

A.    MACAM MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Salah satu konsep penting yang perlu di perhatikan dalam mempelajarin  Negara  adalah mengetahaui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi  pembangunan ekonomi di beri batasan sebagi suatu tindakan pemilihan atas faktor – factor (variable) yang akan di jadikan factor/variable utama yang jadi penentu jalannya peruses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapan strategi pembangunan  ekonomi yang dapat di sampaikan adalah :

Strategi pertumbuhan

·                     Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada uapaya pembentukan modal, serta bagiamana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat , sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

·                     Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan di nikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali

·                     Jika  terjadi ketimpangan atau ketidak merataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi

·                     Keritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

strategi pembangunan dengan pemerataan

                                inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankan peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Seperti hal nya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi ketergantungan

                        Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternative lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

·                    Kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih di sebabkan karena adanya ketergantungan Negara tersebut dari pihak/Negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu Negara ingin terbabas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, Negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang ditempuh diantaranya adalah : meningkatkan produksi nasional yang di sertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

·                     Teori ketergantungan ini kemudian dikritik olek Kothari dengan mengatakan “teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurang nya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gampang sekali bagai kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemesan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja” ( Kothari dalam ismid hadad ,1980 ).

Strategi yang berwawasan ruang

                                Strategi ini  di kemukakan oleh Myrdall dan Hirschman , yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang  mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects ) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ( back-wash-effects ). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman percaya , sekali pun baru akan tercapai dalam jangka panjang .

Strategi pendekatan kebutuhan pokok

                                Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya di kembangkan oleh organisasi perburuhan sedunia ( ILO ) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebetuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha di arahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

B.            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada prinsipnya pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘ apa tujuan yang hendak dicapai ? ‘

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri , maka strategi ketergantungan lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan , maka strategi yang berwawasan ruanglah yang akan dipergunakan.

C.            STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya Nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Strategi pembanguna di Indonesia tidak mengenal perbedan strategi yang ekterem. Dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan terbaginya wilayah Indonesia dengan berbagi wilayah pembanguna dan seterusnya 1,2,3 dan seterusnya).

D.           PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Apapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tejokroamidjojo manfaat perencanaan adalah.

·                     Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu  pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan yang di tujukan pada pembagian perencanaan pembangunan.

·                     Dengan perencanaan makan dapat di lakukan suatu perkiraan terhadap pada pelaksanaan yang akan di lalui.

·                     Dengan perencanaan, dan perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat di tingkatakan

·                     Dengan perencanaan dapat di capi setabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangan, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia di bagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode sebelum orde baru, dibagi dalam :

Periode 1945-1950

Periode 1951-1955

Periode 1956-1960

Periode 1961-1965

Periode setelah orde baru, dibagi dalam :

Periode 1966 s/d 1958, periode setabilisasi dan rehabilitasi

Periode Repelita         :1969/70- 1973/74

Periode Repelita         :1974/75- 1978/79

Periode Repelita         :1979/80-1983/84

A.           KEADAAN GEORAFIS INDONESIA

Kenyataan pertamaan yang harus diakui dalah bahwa  indonesia merupakan negara  kepulaun, dengan luas keseluruhan -195 sampai dengan 200 juta ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dpat menjadi kelemahan ancaman bagi perekonomian kita,.

Bayaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jia pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang. Dengan kemampuan mengggali dan memanfaatkan kekayan alam yang ada di indonesia.,

B.            MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki indonesia, dapat di tai beberapah hal di antaranya :

·           Pertama, mata pencaharian penduduk indonesia sebagai besa masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di prdesaan dengan mata pencaharian seperti bertani, perikanan, petemakan dan sejenisnya.

·           Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (gross domestic production)

·           Indonesia yang bermanfaan bagi pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang berkerja dan memiliki akses di sektor industri (kota).,

Langkah- langkah yang dapat di tempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :

·           Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan saranan dan perasarannya bidang pertanian

·           Meninggkatkan nilai tambah komoditis pertanian, jika dimungkinkan tidak haya untuk pasar lokal sajah

·           Mencoba mengenbangkan kegiatan agribisnis

·           Menunjang kegiatan transmigrasi

C.            SUMBER DAYA MANUSIA

Sebelum orde baru, pertumbuhan penduduk indonesia sangat tinggi -2.8 % dan setelah pememerintah orde baru menyadari bahwa pertumbuhan tersebut harus di kurangi, pertumbuhan penduduk kita hanya berkisar antara 2,1 % sampi 2,3 % dan 1,9 % di perkirakan repelita selanjutnya.

Sebagi salah satu negara yang masi berkembang, indonesia memang menghadapi masalah sumberdaya manusia, diantaranya :

·               penduduk yang masi tinggi

·               Pertumbuhan Penyebaran yang kurang merata

·               Kurang seimbangannya dan komposisi umum  penduduk, yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masi relatif rendah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan bnyak masalah bagi negara,  jika tidak dikuti dengan dengan peningkatan peduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif ( anak-anak manual, pengangguran), yang akibat lanjutnya akan mrnciptakan masalah rumit,

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di indonesia meliputi hal-hal berikut adlah :

1.                  Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan  kerja baru dan mengurangi tingkat pengagguran

2.                  Membina angkatan kerja batu yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusahaan sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerj yang tersedia

3.                  Membina dan melindungi pra pekerja melalui mekanisme hubungn kerja yang di jiwai oleh pancasila dan UUD 1945 (hubungn industri pancasila)

4.                  Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyalur, pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjukan kegiatan pembangunan

5.                  Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja memlaui usaha pembinaan dam pengembangan

D.           INVESTASI

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di indonesia, terkumpulnya modal dan susmber daya sebagi investasi, memduduki peran yang sanghat tinggi, bagimana kita dapat melakukan perbangunan jika dana yang di perlukan untuk itu tidak tersedia atau mencukupi.

Dalam kondisi tertentu masi sulit untuk mengharapkan dana investasi dalam masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut.